KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA

-          Indonesia sebagai negara keupulauan (nusantara) memiliki ciri-ciri khusus, yang berbeda dengan negara tetangga ASEAN, bahkan berbeda dengan negara-negara laindi dunia sehingga perekonomiannya memiliki karakteristik sendiri.

-          Yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia :

3.      Faktor geografi

·         Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar – kecil (baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang dihuni manusia); terbentang dari 6⁰LU sampai 11⁰LS sepanjang 61.146 km., memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDm, kesuburan tanah, curah hujan (Sutjipto, 1975).

·         Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km², 70 persennya (± 3,635,000 km²) terdiri dari lautan (menjadi negara bahari) letaknya strategis karena : memiliki posisi silang (antara Benua Asia dan Benua Australia), menjadi jalur lalulintas dunia (antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik) dan menjadi paru-paru dunia (memiliki hutan tropis terbesar).

·         Menghadapi kesulitan komunikasi dann transportasi antar pulau (daerah) baik untuk angkutan barang maupun penumpang; arus barang tidak lancar; perbedaan harga barang yang tajam; perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan (lapangan) kerja; kesemuanya itu merupakan potensi kesenjangan.

4.      Faktor Demografi

·         Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata (dua per tiga tinggal di P. Jawa), sebagian besar hidup di pedesaan (pertanian), bermata pencairan sebagai petani kecil dan burah tani dengan upah sangat rendah.

·         Mutu SDM rendah : ± 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah: konsumsi rata-rata penduduk Indonesia RP 82.226 per bulan (1993), namun 82% penduduk berpendapatan di bawah RP 60.000 per bulan per kapita (Sjahrir, 1996).

·         Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar (pangan, sandang, perumahan dan lain-lain). Namun dilain pihak kemampuan kita untuk berproduksi (produktivitasnya) rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan.

5.      Faktor sosial, budaya  dan politik

·         Sosial : Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku (heterogin) dengan beraagam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA).

·         Budaya : Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah, tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional (kecuali bahasa Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa “Timur” (bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir Perang Dunia II), mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh (menganut) “budaya” Timur, budaya status orientation. Budaya status orientation bercirikan: semangat hidupunya mengejar pangkat, kedudukan, status (dengan simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai waktu (jam karet). Lawannya “budaya” barat, budaya achievement orientation dengan ciri-ciri sebaliknya.

·         Budaya status orientationn tidak produktif, konsumtif, suka pamer dan mudah memicu kecemburuan sosial.

·         Politik : sebelum kolonialis Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak).

·         Sisa-sisa pengaruh feodalisme (kultus individu) dan pengaruh kolonialisme (otiriter) sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan dan pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari para elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa, menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi.

·         Dari uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung tiga potensi kerawanan.

·         Tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia adalah:

1)      Potensi rawann kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah (pulau). Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi.

2)      Potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di darah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya.

3)      Potensi rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan (elit) politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial-politik..

B.     PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI 

-          Strategi pembangunan dengan pertumbuhan terbukti gagal menyelesaikan persoalan-persoalan dasar pembangunan. Dalam kiprahnya strategi itu justru menciptakan persoalan-persoalan seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan antar pelaku ekonomi (Budi Santoso, 1997).

-          Konsep pertumbuhan ekonomi menurut Boediono adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi bisa kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1982).

-          Joseph Schumpeter membedakan dua latihan yaitu pertumbuhan ekonomi (growth) dan perkembangan ekonoim (development). Kedua-duanya adalah sumber dari peningkatan output masyarakat, tetapi masing-masing mempunyai sifat yang berbeda (Boedino, 1982).

3.      Strategi Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)

·         Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan ouptut masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau “teknologi” produksi itu sendiri.

·         Indonesia menganut strategi pertumbuhan ekonomi dan dalam melaksanakan pembangunan memakai Model Harrod Domar. Menurut kedua ekonomi ini, setiap penambahan stock kapital masyarakat (K) meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output (Q^p). di sini Q^p menunjukkan output yang potensial bisa dihasilkan dengan stock kapital (kapasitas produksi) yang ada.

·         Hubungan K dan Q^p : Q^p = hK atau 1/h = K/Q^p

1/h =      Capital  output ratio (COR)

koefisien ini menunjukkan untuk menghasilkan setiap unit output diperlukan berapa unit kapital.

Karena hubungan antara K dan Q^p  adalah proposional, maka :

DQ^p : Q^p = hDK atau 1/h = DK/DQ^p

1/h =      Incremeental capital output ratio (ICOR)

koefisien ini menunjukkann untuk menghasilkan tambahan setiap unit output diperlukan berapa unit tambahan kapital (investasi)

·         Konsekuensi strategi pertumbuhan adalah bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada naik turunnya tingkat investasi. Contoh : petro dollar (kelebihan harga minyak) pertumbuhan ekonomi melonjak drastis dari 2,5% (sebelum dimulai Pelita) menjadi 7,0% (selama Pelita I, II dan Pertengahan Pelita III). Tapi mulai pasca Oil Boom maka pertumbuhan ekonom merosot sampai 2,5% (bersamaan resesi dunia tahun 1982) dan baru pulih kembali pada awal Pelita V mencapai 7,1% (1990).

·         Sejak krisis moneter pertengahan tahun 1997 dimana terjadi capital flight besar-besaran, pertumbuhan ekonomi merosot dengan cepat, masingmasing 8,5%, 6,8%, 2,5% dan 1,4% (untuk triwulan I, II, III, dan IV tahun 1997). Tahun 1998 pertumbuhan menjadi negatif.

4.      Strategi Perkembangan Ekonomi (Economic Development)

-          Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entreprener (wiraswastaan). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan.

-          Syarat-syarat terjadinya inovasi (perkembangan ekonomi)

(1)   Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (entreprenur) di masyarakat

(2)   Harus ada lingkungan sosial, politik dan teknologi yang bisa menjadi tempat subur bagi semangat inovasi

(3)   Harus ada cadangan atau supplai ide-ide baru secara cukup.

(4)   Harus ada sistem prekreditan yang bisa menyediakann dana bagi para entrepreuner.

-          Ada lima kegiatan yang termasuk inovasi, yaitu :

(1)   Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada.

(2)   Diperkenalkannya cara produksi baru, mesin baru

(3)   Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru.

(4)   Pembukaan daerah-daerah pasar baru

(5)   Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi.

-          Disini ada perubahan sistem ekonomi sehingga dari waktu ke waktu kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan maini efisien, yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada tingkat investasi.

3.      Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara

-          Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).

-          Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).

-          Dilihat dari dimensi ekonomi-regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangann mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai  kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya  asimetri (ketidakserasian) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).

-          Menurut Laoede M. Kamaludin, penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang dapat dikembangkan :

§  Pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi, pusat pendidikan, jasa dan pariwisata. Ini tepat diterapkan di P. Jawa, Bali dan Batam.

§  Pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan. Ini lebih tepat dikembangkan di kawasan timur Indonesia dan kepulauan kecil di Sumatera.

§  Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya mineral dan tanaman industri dapat dikembangkan di pulau Sumatera (Kompas, 25-5-1999)

-          Mengapa pembangunan berwawasan nusantara penting. Seiring dengan makin berkembangnya dan makin membesarnya jumlah penduduk maka kita perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk menggali persediaan bahan mentah dan sumber-sumber energi yang masih tersimpan banyak dalam flora dan fauna di lautan. Dalam waktu mendatang laut akan merupakan ladang utama dalam manusia mencari bahan makanan dan keperluan hidup (Sutjipto, 1995).

Dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Sumber daya hayati Indonesia memiliki potensi lestari 4 juta ton dalam airlaut, 1,5 ton dalam air budidaya, 0,8 juta ton dalam air tawar (Kartili, J, A., 1983).

C.     PERAN DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH 

1.      Peran Pemerintah

-          Peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat (negara sosialis), ada yang lemah (negara kapitalis). Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengann mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak.

-          Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional :

(1)   Dari isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancsilanya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk :

(a)    Memajukan kesejahteraan umum

(b)   Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa

(c)    Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

(2)   Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui :

(a)    Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

(b)   Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

(c)    Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar

(d)   Penyediaan lapangan kerja

2.      Kebijaksanaan Pemerintah

-          Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.  Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus saling mendukung.

Lihat gambar (tulus Tambunan, 1996

Klasifikasi kebijakan ekonomi menurut tingkat agregasi atau ruang lingkup pengaruh/ ssaran

KEBIJAKAN MAKRO

 

-          Selain itu kebijakan ekonomi mempunyai intermediate target sebelum mencapai tujuan akhir. Sasaran perantara tersebut mencakup lima hal utama :

(1)   Pertumbuhan ekonomi (misalnya PDB atau pendapatan nasional)

(2)   Distribusi pendapatan yang merata

(3)   Kesempatan kerja sepenuhnya

(4)   Stablitas harga dan nilai tukar

(5)   Keseimbangan neraca pembayaran

Lima sasaran ini erat kaitannya dengan masalah stabilitas ekonomi.

-          Tiga macam kebijakan Ekonomi (menurut agregasinya) :

(1)   Kebijakan ekonomi mikro

-          Kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi.

-          Contohnya :

(a)    Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam perusahaan.

(b)   Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonoim

(c)    Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain.

(2)   Kebijakan Ekonomi Meso

-          Kebijakan ekonomi sektoral atau kebijakan ekonomi regional. Kebijakan sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada sektor-sektor tertentu.s etiap departemen mengeluarkan kebijakan sendiri untuk sektornya, seperti keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, ketenaga kerjaan dan sebagainya.

-          Kebijakan meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu. Misalnya kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia (KTI), yang mencakup kebijakan industri regonal, kebijakan investasi regional dan sebagainya. Kebijakan ini bisa dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

(3)    Kebijakan Ekonomi Makro

-          Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atua regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.

-          Instrumen yang digunakan untuk kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus Tambunan, 1996).

-          Kebijakan ekonomi juga bisa dibedakan antara kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri.

a.       Kebijakan Ekonomi dalam Negeri

(1)   Kebijakan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri dan jasa-jasa

(2)   Kebijakan keuangan negara, seperti perpajakann, bea cukai, anggaran pemerintah (APBN).

(3)   Kebijakan moneter perbankan, seperti jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi, perkreditan, pembinaan dan pengawasan bank.

(4)   Kebijakan ketenagakerjaan, seperti penetapan upah minimum, hubungan kerja, jaminan sosial

(5)   Kebijakan kelembagaan ekonomi, seperti BUMN, koperasi, perusahaan swasta, pemberdayaan golongan ekonomi lemah (UKM), dan lain-lain kebijakan.

b.      Kebijakan hubungan ekonomi luar negeri

(1)     Kebijakan neraca pembayaran, seperti pengamanan cadangan devisa negara.

(2)     Kebijakan perdagangan LN, seperti tata-niaga (ekspor dan impor), perjanjian dagang antar negara.

(3)     Kebijakan penanaman modal asing, seperti perizinan investasi langsung, investasi tidak langsung, usaha-usaha patungan.

(4)     Kebijakan hutang LN, menyangkut hutang pemerintah, hutang swasta, perundingan/ perjanjian dengan para kreditor, dan lain-lain kebijakan.

3.1.  DAFTAR BACAAN

1.      Boediono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 1982.

2.      Suroso, P.C., Perekonomian Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia, Jakarta, 1994.

3.      Djojohdikusumo, Soemitro, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1993.

Sjahrir, “Kemiskinan, Keadilan dan Kebersamaan”, Makalah pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Ke-13, Medan, 1996