Demokrasi dan Ambang-ambang

Menyampaikan pendapat di depan umum adalah kebebasan setiap warga Negara, karena Negara telah menjamin dalam undang-undang setiap warga Negara bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan demontrasi adalah  salah satu pilar demokrasi sebagai pengawasan, pengontrol pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan suatu Negara , semua warga Negara berhak mendapatkan hak yang sama dalam pengambilan keputusan untuk merubah taraf hidup yang lebih baik dengan maksud dan tujuan bersama. System demokrasi memungkinan setiap warga Negara berhak berpartispasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembentukan hukum.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum di jamin dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang di jamin dalam undang-undang dasar 1945 dan deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib,dan damai, bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih teringat jelas di negeri ini, demontrasi yang di lakukan pada tanggal 4 November 2016  , ratusan ribu umat muslim melakukan demontrasi di ibu kota Jakarta dengan aksi damai serta demontrasi yang di lakukan di sejumlah daerah, menuntut kejelasan proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok Gubernur non aktif DKI Jakarta.

Menyoroti aksi damai 4/11/2016 menyisahkan cerita tersendiri, usai demo yang berjalan dengan damai sampai pukul 18:00 WIB dan berakhir anarkis setelah Isya , Presiden Jokowi melakukan Jumpa Pers dan menyebut ada actor actor politik yang memanfaatkan aksi itu, demo yang awalnya berlangsung damai ,menjadi ricuh setelah Isya.

Tidak berhenti sampai disana, usai aksi damai 4 novmber 2016 , barisan relawan Jokowi Presiden (BARA JP) menyambangi Bareskrim di KKP-Gambir, Jakarta Pusta, Maksud kedatangan mereka yakni melaporkan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah atas dugaan penghasutan dan maker pada demo 4 november 2016 (sumber tribunnews.com).

Namun Fahri Hamzah menyayangkan banyak pihak yang tidak memahami peta konstitusi dan undang-undang dasar 1945 pasca amandemen keempat, menurut Fahri hal tersebut menyebabkan banyak pernyataa tak relevan.

Pernyataan tersebut di ungkapkan adanyan tudingan dari sejumlah pihak bahwa dia melakukan maker, bahkan, fahri di alporkan ke bareskrim Polri atas dugaan perbuataan penghasutan dan maker terhadap pemerintah. Pasal maker, kata fahri sebagian besar telah di batalkan Mahkamah Konstitusi Sebagai bentuk penyesuaian UUD 1945 yang baru (sumber Kompas.com).

Ahmdai Dhani juga di laporkan ke Polisi karena di nilai Hina Presiden Jokowi. Orasi Ahmad Dhani saat demontrasi tanggal 4 Novmber 2016 di depan Istana Kepresidenan berbuntut panjang, dinilai  menghina Presiden, Ormas Projo dan Laskah Rakyat Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya , Minggu 06 Novmber 2016 (sumber CNNIndonesia.com).

Menjadi pertanyaan apakah memang demokrasi kita telah di ambang-ambang menjadi sejarah peradaban yang hanya tinggal kenangan, karena para orator/orasi aksi damai 4/11 seperti  fahri hamzah dan ahmad dhani di laporkan ke Polisi terkait apa yang di sampaikan pada demontrasi 4 Novmber 2016 yang dianggap makar dan menghina.

Semoga negera ini tetap menjadi Negara yang demokrasi dan menjunjung setiap hak-hak warga Negara, menjungjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi pemersatu bangsa , agar demokrasi menjadi cita-cita yang nyata bukan lagi sebagai demokrasi yang ambang-ambang .

Penulis

Akto Misriadi
Alumni Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau