SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA (BAGIAN 2)

A.    PERIODE KEMERDEKAAN

(1)   Masa Demokrasi Liberal (1945 – 1959)

a.       Masalah yang dihadapi tahun 1945 – 1950

1)      Rusaknya prasarana-prasarana ekonomi akibat perang

2)      Blokade laut oleh Belanda sejak Nopember 1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor-impor terhenti.

3)      Agresi Belanda I tahun 1947 dan Agresi belanda II tahun 1948.

4)      Dimasyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah (nilainya rendah sekali). Pemerintah RI mengeluarkan mata uang “ORI” pada bulan Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti/ ditarik dengan nilai tukar Rp 100 (Jepang) = Rp 1 (ORI).

5)      Pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara, menghadapi Agresi Belanda dan perang gerilya. (Suroso, 1994).

Masalah yang dihadapi Tahun 1951 – 1959

1)      Silih bergantinya kabinet karena pergolakan politik dalam negeri.

2)      Defisit APBN yang terus meningkat yang ditutup dengan mencetak uang baru.

3)      Tingkat produksi yang merosot sampai 60% (1952), 80% (1953) dibandingkan produksi tahun 1938.

4)      Jumlah uang beredar meningkat dari Rp 18,9 miliar (1957) menjadi Rp 29,9 miliar (1958) sehingga inflasi mencapai 50%.

5)      Ketegangan dengan Belanda akibat masalah Irian Barat menyebabkan pengambilalihan  perusahaan[erusahaan asing (Barat). Sementara itu di daerah-daerah terjadi pergolakan yang mengarah disintergrasi, seperti Dewan Banteng, Permesta, PRRI (Suroso, 1994).

Selama periode 1949-1956, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/ modern, seperti pertambangan, distribusi, transpor, bankdan pertanian komersil, yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor informal/ tradisional terhadap output nasional, didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor komoditi primer (Tulus Tambunan, 1996).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

Memang sebelum pemerintahan Soeharto, Indonesia telah memiliki empat dokumenn perencanaan pembangunan, yakni :

1)      Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai Muhammad Hatta (1947).

2)      Rencana Urgensi Perekonomian (1951) – yang diusulkan oleh Soemitro Djojokusumo.

3)      Rencana Juanda (1955) – Rencana Pembangunan Lima Tahun I meliputi kurun waktu 1956-1960.

4)      Rencana Delapan tahun “Pembangunan Nasuional Semesta Berencana” pada masa demokrasi terpimpin ala Soekarno (Didin S. Damanhuri,…..)

Mengingat situasi keamanan (Agresi Belanda 1947, 1948, pemberontakan PKI di Madiun 1948) dan silih bergantinya kabinet maka tidak dimungkinkan adanya program kebijaksanaan yang bisa dijalankan secara konsisten dan dan berkesinambungan. Antara tahun 1949-1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet (yang rata-rata berumur 14 bulan) sehingga cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah berhasil diterapkan masing-masing. (Mubyarto, 1988).

Pada awal tahun 50-an kebijaksanaan moneter di negara ini cenderung bersifat konservatif (jumlah uang yang beredar tumbuh dengan mantap, tetapi terkendalikan dengan laju 22 % per tahun antara 1951 – 1956). Kemudian selama tahun-tahun terakhir dasawarsa 50-an jumlah uang yang beredar tumbuh dengan lebih cepat antara 1956 – 1960). Kebijaksanaan moneter selanjutnya semakin terkesan sebagai hasil sampingan dari dunia politik dan dari kebutuhan untuk membiayai defisit APBN yang semakin membesar (Stephen Grenville dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley, ed., 1990).

(2)   MASA EKONOMI TERPIMPIN ( 1959 – 1966 )

a.       Masalah yang dihadapi

1)      Selama Orde Lama telah terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang statistik (serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini perekonomian cepat memburuk dan inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima dan pembangunannnn ekonoi disubordinasikan pada pembangunan politik. (Mubyarto, 1990).

2)      Ada hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga (Stephen Genville dalam Anne Booth dan McCawley, ed., 1990).

Tahun	DJUB (%)	DHarga (%)
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966	39 42 99 95 156 280 763	19 72 158 128 135 595 635

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Tahunan jakarta, Berbagai Edisi.

Selama tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar.

3)      Tahun 1960-an cadangan devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang masih harus diimpor dan diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya bekerja 30% dari kapasitas yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter McCawley, ed., 1990).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Rencana : pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana pembangunan ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

-          Faktor yang menghambat/ kelemahannya antara lain :

1)      Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.

2)      Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

3)      Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikpanya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

-          Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1)      Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2)      Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

3)      Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

(3)   MASA EKONOMI PANCASILA/ ORDER BARU (1966 – 1998)

I)       MASA STABILISASI DAN REHABILITASI (1966 – 1968)

a.       Masalah yang dihadapi

-          Menanggapi masalah ekonomi yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

-          Periode ini dikenal sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang dihadapi, yaitu :

1)      Meingkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965

2)      Turunnya produksi nasional di semua sektor

3)      Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri Keuangan. (Suroso, 1994).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi

-          Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang :

Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :

(1)   Program stabilisasi dan rehabilitasi : 1966 – 1968

(jangka pendek)

·         Skala Prioritasnya

1)      Pengendalian inflasi

2)      Pencukupan kebutuhan pangan

3)      Rehabilitasi prasarana ekonomi

4)      Peningkatan kegiatan ekspor

5)      Pencukupan kebutuhan sandang

·         Komponen Rencananya

1)      Rencana fisik dengan sasaran utama :

(a)    Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)

(b)   Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.

2)      Rencana Moneter  dengan sasaran utama :

(1)   Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik.

(2)   Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.

·         Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah

1)      Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988).

2)      Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :

(1)   Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)

(2)   Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% (1967) dan 0% (1968). (Suroso, 1994).

3)      Mengesahkan / memberlakukan undang-undang :

(1)   UU Pokok Perbankan No. 14/ 1967

(2)   UU Perkoperasian no. 12/ 1967

(3)   UU Bank Sentral No. 13/ 1968

(4)   UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968

(5)   Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967.

(2)   Program Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970

(jangka panjang)

-          Skala Prioritasnya

1)      Bidang pertanian

2)      Bidang prasarana

3)      Bidang industri/ pertambangan dan minyak

-          Jangka waktu dan strategi pembangunan

1)      Pembangunann jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan PELITA I sejak tahun 1969/ 1970

2)      Pembangunan Jangka Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25 tahun, terdiri dari :

§  PELITA I 69 / 70 = 73 / 74

Titik berat pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.

§  PELITA II 74/75 – 78/79

Titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

§  PELITA III 79/80 – 83/84

Titik berat sektor pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi barang jadi.

§  PELITA IV 84/85 – 88/89

Titik berat pertanian (melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.

§  PELITA V 89/90 – 93/94

Sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri yang banyakk menyerap tenaga kerja.

PELITA V meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994).

II)    MASA PEMBANGUNAN EKONOMI (1969 – sekarang)

A.    MASA OIL BOOM (1973 – 1982)

-          Dua kali Oil Boom dalam PJPT I :

1)      Oil Boom I (1973/1974)

Oil Boom I terjadi ketika harga minyak di pasar dunia melonjak dari US$1.67/ barrel (1970 menjadi US$ 11.70/barrel (1973/74), karena adanya krisis minyak sebagai akibat tindakan boikot negara-negara OPEC (timur Tengah) yang sedang konflik dengan Israel.

2)      Oil Boom II (1979/1980)

Harga minyak yang telah menapai US$ 15.65/ barrel (1979) melonjak lagi menjadi US$ 29.50/ barrel (1980), terus melonjak US$ 35.00 (1981 – 1982)

a.       Masalah yang dihadapi

Oil Boom disamping memberi dampak positif juga membawa dampak negatif (masalah)

a)      Dampak Positif (menguntungkan)

Selama Pelita  I, II, III (1973/74 – 1979/80) nilai keseluruhan ekspor Indonesia meningkat :

1)      Awal Pelita I US$ 1 miliar meningkat menjadi US$ 3,6 miliar (akhir Pelita I)

2)      Awal Pelita II US$ 7,1 miliar meningkat menjadi US$ 11,3 miliar (akhir Pelita II).

3)      Puncaknya mencapai US$ 23,6 miliar pada tahun 1981/1982.

Laju pertumbuhan ekonomi cednderung meningkat :

1)      Tiap Pelita rata-rata : 7% (Pelita I), 7,2% (Pelita II) dan 6,5% (Pelita III).

2)      Terus meningkat mencapai 9,9% (1980), kemudian menurun 7,9% (1981) dan merosot menjadi 2,3% pada waktu resesi ekonomi tahun 1982. (Mubyarto, 1988).

b)      Dampak Negatif (Merugikan)

1)      Bangsa Indonesia menjadi manja, hidupnya boros dan mewah seperti, terlihat :

-          Nilai ekspor naik 6,8 per tahun tapi diikuti naiknya nilai impor yang lebih tinggi, yaitu 16,6% per tahun. (Mubyarto, 1988).

-          Kebutuhan modal asing (pinjaman lunak) tidak menurun: rata-rata US$ 562 juta per tahun (1970-1973), malahan meningkat rata-rata US$ 1,646.9 juta per tahun (1974-1984), (Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI 15-8-1974 dalam Zulkarnain Djamin, 1993).

2)      Bangsa Indonesia menderita penyakit belanda (the Dutch disease), gejalanya terlihat antara lain :

-          Laju inflasi dalam negeri lebih tinggi dari inflasi dunia (negara partner dagang) sebagai akibat besarnya monetisasi penerimaan negara dalam valas.

-          Defisit APBN (dalam rupiah) ditutup dengan surplus penerimaan (dalam valas). Akibatnya jumlah uang beredar meningkat, inflasi meningkat.

-          Laju pertumbuhan yang uang beredar jauh lebih besar, rata-rata 34,9% sedang lalu pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% per tahun selama 1972 – 1981 (Anwar Nasutioan dalam Anwar Nasution, ed., 1985).

b.      Rencana dan Kebijaksanaan Pemerintah

-          Masa Oil Boom (1973/74 – 1981/82) berlangsung sepanjang waktu pelaksanaan PELITA I – PELITA III (akhir tahun PELITA I sampai pertengahan tahun PELITA III)

-          Kebijaksanaan tiga PELITA antara lain  (Suroso, 1994)

·         PELITA I ; sebagian besar anggaran pemerintah dialokasikan di bidang ekonomi, yaitu 78,28%, untuk sektor pertanian dan irigrasi, sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan serta sektor pedesaan.

·         PELITA II : kebijaksanaan ekonomi periode ini berkisar pada :

§  Kebijaksanaan stabilisasi 9 April 1974 (menyangkut aspek moneter, fisikal dan perdaganagn).

§  Keibjaksanaan devaluasi rupiah terhadap dollar AS (kurang lebih 45%) pada bulan Nopember 1978.

·         PELITA III : Unsur pemertaan lebih ditekankann melalui delapan jalur pemeraataan-pemertaan:

§  1.   Kebutuhan pokok rakyat (pangan, sandang)

2.      Kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan

3.      Pembagian pendapatan

4.      Perluasan kesempatan kerja

5.      Usaha, terutama golongan ekonomi lemah

6.      Kesempatan berpartisipasi (pemuda, wanita

7.      Pembangunan antar daerah

8.      Kesempatan memperoleh keadilan

§  Kebijaksanaann Januari 1982 : keringan kredit ekspor, penurunan biaya gudang, pelabuhan dan bebas memiliki devisa.

§  Eksportir dibebaskan dari kewajiban menjual devisa yang diperolehnya dari hasil ekspor barang/ jasa kepada bank Indonesia.

§  Di bidang impor juga diberikan keringnan bea masuk dan PPN Impor untuk barang-barang tertentu.

§  Kebijakan imbal beli Januari 1983 : mengatur ekspor-impor dengan cara imbal beli untuk mengurangi pemakaian devisa.

§  Di bidang perkreditan pelaksanaan KIK/ KMK semakin disempurnakan dengan Keppres No. 18/1981

·         Pertumbuhan ekonomi pada periode ini dihambat oleh reseeese dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita III. (Suroso, 1994).

 sumber : www. google.com