Merdeka.com - Lelang pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut pada 2013 belum sepenuhnya menggunakan sistem elektronik. Akibat kebijakan ini, negara berpotensi dirugikan.
"Anggaran proyek yang harus dilelang di Pemprov Sumut pada 2013 sebesar Rp 2,4 triliun. Ternyata yang dilelang dalam sistem elektronik hanya Rp 1,2 triliun. Artinya ada sekitar Rp 1,2 triliun yang tidak mengikuti Inpres No 1 Tahun 2013. Ini pembangkangan terhadap instruksi presiden," kata Ucok Sky Khadafi Batubara, Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Medan, Jumat (27/12).
Dia merinci, proyek-proyek dengan total anggaran Rp 1,2 triliun yang dilelang tanpa melalui sistem elektronik terdiri dari 756 pengadaan di lingkungan Pemprov Sumut. "Kita memperkirakan tidak digunakannya sistem elektronik berpotensi memunculkan kerugian negara hingga Rp 137,6 miliar," sambungnya.
Uchok tidak merinci asal angka Rp 137,6 miliar itu. Dia hanya menyatakan potensi kerugian negara itu disebabkan penentuan pemenang lelang tanpa didasarkan pada kapasitas perusahaan dan penawarannya.
Modus yang selama ini banyak terjadi, pemenang sudah diatur, sehingga kompetisi antarperusahaan tidak benar-benar terjadi. Peserta lelang pun selalu itu-itu saja. Bahkan yang kerap dimenangkan justru perusahaan-perusahaan dengan penawaran lebih tinggi.
"Kejati dan Polda Sumut sudah seharusnya menyelidiki adanya dugaan potensi kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut ini," kata Uchok.
"Anggaran proyek yang harus dilelang di Pemprov Sumut pada 2013 sebesar Rp 2,4 triliun. Ternyata yang dilelang dalam sistem elektronik hanya Rp 1,2 triliun. Artinya ada sekitar Rp 1,2 triliun yang tidak mengikuti Inpres No 1 Tahun 2013. Ini pembangkangan terhadap instruksi presiden," kata Ucok Sky Khadafi Batubara, Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), di Medan, Jumat (27/12).
Dia merinci, proyek-proyek dengan total anggaran Rp 1,2 triliun yang dilelang tanpa melalui sistem elektronik terdiri dari 756 pengadaan di lingkungan Pemprov Sumut. "Kita memperkirakan tidak digunakannya sistem elektronik berpotensi memunculkan kerugian negara hingga Rp 137,6 miliar," sambungnya.
Uchok tidak merinci asal angka Rp 137,6 miliar itu. Dia hanya menyatakan potensi kerugian negara itu disebabkan penentuan pemenang lelang tanpa didasarkan pada kapasitas perusahaan dan penawarannya.
Modus yang selama ini banyak terjadi, pemenang sudah diatur, sehingga kompetisi antarperusahaan tidak benar-benar terjadi. Peserta lelang pun selalu itu-itu saja. Bahkan yang kerap dimenangkan justru perusahaan-perusahaan dengan penawaran lebih tinggi.
"Kejati dan Polda Sumut sudah seharusnya menyelidiki adanya dugaan potensi kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sumut ini," kata Uchok.
[has]
0 Comments